KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANA- Mendukung percepatan penurunan emisi gas rumah kaca melalui blue carbon untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus persiapan menuju COP 24 UNFCCC 2018 di Polandia pada Desember mendatang, tim dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Kaimana.
Dalam kunjungan selama dua hari 29-30 Agustus, selain menyelenggarakan workshop percepatan penurunan emisi gas rumah kaca melalui blue carbon bertempat di Grand Papua Kaimana Hotel, Rabu (29/8), pada keesokannya tim juga mengadakan kunjungan ke lokasi hutan mangrove di wilayah Distrik Buruway, Arguni dan lainnya.
Workshop yang menghadirkan nara sumber para pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi ini, diikuti puluhan peserta yang mewakili LSM dan Pemerintah Daerah, termasuk diantaranya Bupati Kaimana Matias Mairuma, Wakil Bupati Ismail Sirfefa, Sekretaris Daerah Rita Teurupun, serta seluruh pimpinan OPD.
Mengawali kegiatan workshop, Bupati Kaimana Matias Mairuma menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kemenko Bidang Kemaritiman yang sudah mulai memberikan perhatian kepada potensi hutan bakau yang ada di Kabupaten Kaimana.
Dijelaskan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sejumlah lembaga beberapa waktu lalu, Kabupaten Kaimana memiliki hutan mangrove seluas lebih dari 70.000 hektar, yang terdapat di beberapa titik. Didalam hutan mangrove ini, tersimpan karbon biru sebanyak 54 juta ton.
Namun selama ini akunya, upaya mendorong kemajuan daerah, serta kesejahteraan hidup masyarakat lokal melalui pemanfaatan bakau untuk blue carbon ini, belum berdampak positif untuk jangka panjang. Olehnya ia berharap, melalui workshop yang menghadirkan sejumlah pakar bisa memberikan masukan yang brilian bagi para pemangku peran di Kabupaten Kaimana.
“Supaya kami bisa out off the box tetapi juga on the track of untuk bagaimana menemukan cara yang tepat mengelola bakau ini sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga untuk masyarakat dunia. Kalau tetap bertahan pada kondisi yang sekarang ini, saya secara pribadi kuatir jangan sampai pembangunan ini dibuat hanya untuk jangka pendek lalu selesai,” ungkap Bupati.
Ia juga berharap, sinergitas antara pemangku kepentingan perlu dibangun untuk mengelola hutan bakau menjadi produk yang menguntungkan bagi Kabupaten Kaimana, maupun Indonesia bahkan dunia umumnya.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono pada kesempatan yang sama menyambut baik komitmen Bupati Kaimana yang ingin mengelola potensi bakau bagi kesejahteraan hidup masyarakat lokal, tetapi juga untuk kepentingan dunia.
“Kita sepakat dengan Pak Bupati untuk mensinergikan semua pemangku peran, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat nelayan misalnya, sehingga hasilnya nanti benar-benar maksimal. Kita memiliki kawasan hutan bakau yang cukup luas dan kita layak untuk berbicara di tingkat dunia,” ujarnya.
Diakui, hutan mangrove yang ada di Kaimana merupakan hutan asli, sehingga Kaimana masuk dalam kategori sebagai lumbung karbon biru untuk Indonesia. “Mangrove itu emas hijau dan Kaimana menjadi lumbung dari emas hijau itu,” pungkasnya. (KNT)
