KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (UPTD KKPD) Kaimana menggelar Konsultasi Publik Hasil Penilaian Cepat Pengelolaan Perikanan TWP Area II Arguni, Selasa (4/4/2023)
Kegiatan yang berlangsung di Rumah Makan Belia ini dibuka Kepala Bappeda-Litbang Kaimana, Abdul Rahim Furuada, S.Sos,MT.
Kepala Bappeda-Litbang, Abdul Rahim Furuada dalam sambutannya mengatakan, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kaimana pada sektor perikanan dan pertanian.
Menurutnya, sektor ini menjadi fokus utama pemerintahan daerah bersama stakeholder terkait untuk bisa mengembangkan dan mengelolahnya secara baik agar berdampak bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Furuada berharap, melalui forum konsultasi publik lahir gagasan, saran serta masukan untuk penyempurnaan beberapa program yang telah disepakati bersama, sehingga ada ketersinambungan antara keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Kesempatan yang sama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kaimana, Gustaf Werfete mengatakan, pengawasan terhadap tumbuh kembang sektor perikanan dan kelautan tidak hanya menjadi tanggungjawab instansi terkait, melainkan menjadi tanggungjawab bersama semua pihak termasuk masyarakat.
Untuk itu, kolaborasi serta kerjasama antara stakeholder dengan pemerintah lanjutnya, perlu terbina secara baik agar pengelolaan sektor perikanan dan kelanjutan berjalan secara berkesinambungan.
“Selain itu, untuk menyikapi beberapa permasalahan yang kerap terjadi pada area Arguni II, diharapkan lewat konsultasi publik ini, bisa memberikan pemikiran dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi saat ini,” ujar Gustaf.
Terpisah, Kepala UPTD KKPD Fakfak-Kaimana, Eli Auwe, A.Pi dalam pemaparan materinya mengatakan, UPTD KKPD Kaimana bekerja sama dengan beberapa mitra telah melakukan survey cepat di TWP Arguni tahun lalu.
Ia menyebut, Kabupaten Kaimana memiliki 4 konservasi perairan laut, dengan luas wilayah 500 ribu hektar dan Arguni merupakan area konservasi laut yang terkecil dengan luas 35.475,8 hektar.
Kawasan tersebut lanjutnya, dihuni penduduk yang cukup banyak dengan jumlah sebanyak 24 Kampung, dimana yang masuk dalam wilayah konservasi dan bersentuhan langsung dengan kawasan konservasi sadalah sebanyak 19 kampung.
Pria asli Papua yang cukup memahami masalah kelautan dan perikanan ini berharap, lewat konsultasi publik ini, bisa menemukan titik temu serta keputusan yang baik bagi peningkatan perikanan dan kelautan di Kaimana.
Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua II Dewan Adat Kaimana Mohammad Nasir Aituarauw, OPD terkait, Yayasan Konservasi Indonesia (YKI) dan Sinergi Rakyat Untuk Alam (Sinara), Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), perwakilan media massa, serta sejumlah tamu undangan lainnya. |SMI|RED|
