KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KESULITAN mendapatkan air bersih masih menjadi persoalan utama masyarakat Kaimana mulai dari kota hingga kampung-kampung.
Persoalan ini bukan hanya terkait sumber airnya yang jauh atau debitnya yang rendah, tetapi managemen pengelolaannya juga menjadi salah satu masalah tidak maksimalnya layanan air bersih bagi masyarakat.
Seperti yang terjadi di UPTD Air Bersih Kaimana, dimana selama kurang lebih 10 tahun lamanya, manajemen pengelolaan air bersih UPTD dikendalikan oleh seorang pelaksana tugas. Status pimpinan yang hanya sebagai pelaksana tugas ini cukup menyulitkan pihak UPTD dalam melakukan pembenahan.
Hal ini disampaikan staf senior UPTD Air Bersih Kaimana, Fredik Hatumesen saat ditemui KaimanaNews.Com di Kantor UPTD PDAM, Kamis (28/1/2021).
Menurutnya, pengelolaan air bersih tidak bisa berjalan maksimal karena belum adanya pimpinan defenitif. Banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena anggaran untuk UPTD masih menyatu pada Dinas PUPR.
“Ada banyak pekerjaan yang harusnya kami lakukan. Seperti penggantian pipa di kompleks Cenderawasih, itu tidak bisa kami lakukan karena tidak ada anggaran. Bagaimana mau lobi, kalau pimpinan sampai hari ini masih berstatus pelaksana tugas,” ungkapnya mewakili Plt. UPTD yang sedang tidak berada di tempat.
Selain masalah perbaikan pipa, kendala lain yang juga dihadapi adalah pembayaran gaji karyawan yang sering terlambat akibat tidak ada dana. Langkah yang ditempuh untuk menutupi kebutuhan gaji adalah dengan melakukan penagihan kepada setiap pelanggan.
“Jangan kan untuk ganti pipa, gaji saja terpaksa teman-teman jalan menagih dulu baru dapat uang untuk bayar gaji. Kalau pembayaran lancar biasanya dapat sekitar 25 hingga 26 juta,” terangnya sembari menjelaskan total pelanggan air bersih saat ini tersisa sekitar 800-an dari sebelumnya yang mencapai 1000 pelanggan.
Menutup pernyataannya, Fredik meminta Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian serius terhadap perkembangan UPTD Air Bersih, dengan mengangkat pejabat pimpinan defenitif.
“Kalau sudah ada pimpinan defenitif, kami yakin pelayanan air bersih bisa maksimal. Sekarang ini karena status pimpinan masih pelaksana tugas, jadi agak susah untuk melakukan koordinasi ke pemerintah. Kami berharap siapa pun pemimpin Kaimana kedepan, masalah UPTD air bersih harus segera dibenahi,” tutupnya. |RED|KN1|
