KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
TOKOH publik, Imanuel Rahail, menyebut penentuan kelulusan CPNS Kabupaten Kaimana tahun 2018 yang baru saja diumumkan 5 Maret 2021 setelah adanya desakan dari semua pihak, penuh rekayasa dan sarat akan kepentingan politik.
Hasil tersebut patut dipertanyakan karena Pemerintah Kabupaten Kaimana terkesan telah melakukan pombohongan publik melalui penetapan kelulusan dengan tidak berdasarkan pada formasi yang sudah diusulkan sebelumnya.
“Penerimaan CPNS itu kan berdasarkan usulan formasi yang dilakukan Pemda sendiri ke pusat. Masing-masing bidang dengan kuota kebutuhannya. Contoh saja, guru agama katolik kuotanya 2. Masa tidak ada guru katolik yang ikut tes atau masa ikut tes tapi semuanya tidak lulus. Kan ada standar nilainya. Melihat fakta ini, saya menilai pemerintahan Bupati Matias telah melakukan pembohongan publik. Menetapkan kelulusan tahun 2018 atas kemauan sendiri dan tidak berdasarkan usulan formasi,” ujar Imanuel, Selasa (16/3/2021).
Ia juga mempertanyakan keabsahan nama-nama yang dinyatakan lulus dalam seleksi formasi 2018 tersebut. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Kaimana sendiri dihadapan publik yakni dewan adat dan massa pendemo, mengakui jika dokumen kelulusan yang ditetapkan pemerintah pusat hilang.
“Anehnya saat bertemu dewan adat dan pendemo wakil pemerintah Ibu Olivia menjelaskan bahwa dokumen hilang. Pertanyaannya dokumen itu kenapa hilang. Apakah tidak ada arsip? Terus kalau dokumen hilang, anda menetapkan hasil CPNS berdasarkan apa? Saya melihat ini ada faktor rekayasa dan kepentingan politik yang amat sangat besar disitu. Kenapa formasi yang kemudian yang menjadi instrumen utama untuk penerimaan CPNS itu diabaikan. Maka yang lulus seleksi tahun 2018 patut dipertanyakan,” ujar Imanuel.
Menutup keterangannya, mantan anggota DPRD Fakfak, Kaimana dan DPRD Provinsi Papua Barat ini meminta semua pihak yang dirugikan dalam penentuan kelulusan CPNS agar tidak berdiam diri menerima keputusan dimaksud. Aksi protes yang dilakukan para pendemo didukung dewan adat lanjutnya, sudah benar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Apa yang dilakukan mahasiswa adalah langkah yang benar. Saya meminta agar semua pihak yang merasa dirugikan tidak boleh berdiam tetapi bersama-sama mempertanyakan kinerja pemerintahan saat ini karena ini benar-benar sangat sembrawut. Salah satu yang paling sembrawut adalah penetapan hasil CPNS,” tutup politisi kawakan ini. |RED|KN1|
