KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANA- Beberapa desa di wilayah Kabupaten Kaimana bakal dimekarkan. Dari puluhan aspirasi yang masuk di Bagian Pemerintahan Setda Kaimana, beberapa diantaranya telah memenuhi syarat, namun perlu dicek kembali kelengkapan persyaratannya seperti jumlah penduduk, peta desa maupun cakupan wilayah, untuk kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Demikian disampaikan pelaksana harian Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kaimana, Fransisco Edward Beruatwarin, S.STP saat hadir sebagai nara sumber pada Rakor Lintas Bidang se-Distrik Kaimana, Jumat (2/11/2018).
Menurut Edward, dari sekian banyak usulan itu, hanya ada beberapa yang secara kasat mata sudah memenuhi syarat. Sementara lainnya, selain tidak memenuhi syarat, usulannya sangat tidak masuk akal, karena penduduknya tidak ada, lahannya kosong dan lainnya.
“Ini yang disebut usulan hanya berdasarkan kepentingan, bukan kebutuhan. Masyarakat harus paham bahwa usulan pemekaran kampung itu harus berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat, memperpendek rentang kendali layanan pemerintahan dan untuk pembangunan kedepannya,” terang Edward.
Dijelaskan, beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pemekaran kampung adalah, selain usia kampung induk minimal 5 tahun dan jumlah penduduk minimal 500 jiwa atau minimal 100 kk, juga harus mempunyai peta desa, serta cakupan wilayah.
Cakupan wilayah yang dimaksud terangnya, berkaitan dengan luas wilayah kampung, karena kedepan kampung pasti akan berkembang dengan banyak infrastruktur yang akan dibangun.
“Ada beberapa yang sudah memenuhi persyaratan. Seperti di Gaka, Adi Jaya Distrik Buruway. Ada juga di Etna tepatnya RT 03 Avona, Distrik Yamor ada Ururu dan Kewo dan beberapa lainnya di Arguni dan Kambrauw. Ini semua sudah berstatus pemukiman baru, bahkan sudah ada sejak lama, tetapi kami akan cek kembali terkait jumlah penduduknya,” ungkap Edward.
Ditambahkan, kampung yang disetujui untuk dimekarkan tersebut, tidak langsung menjadi defenitif, tetapi masih berstatus kampung persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Status kampung persiapan sendiri akan berlangsung selama 1-3 tahun, untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diusulkan ke provinsi dan pusat.
“Tahap terakhir di pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan kodefikasi. Jadi prosesnya panjang dan juga banyak syarat yang harus dipenuhi. Kalau sudah mendapat kodefikasi maka sudah terdaftar di lembaran negara dan mempunyai hak untuk menerima dana desa. |KN10|IWI|
