KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kaimana mendapat perhatian serius semua pihak, terlebih khusus Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan ini menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana (Kajari) Kaimana, Budi Susilo, S.H., M.Hum perlu dilakukan penegakan hukum terhadap oknum pelaku. Jika penegakan hukum tidak dilakukan, maka tindakan pembakaran akan terus terulang.
Kajari menyampaikan ini saat hadir dalam rapat koordinasi Satgas Penanggulangan Bencana Karhutla Kabupaten Kaimana yang digelar di Kantor Bupati Kaimana belum lama ini.
Ia mengatakan, perlu ada upaya penegakkan hukum kepada oknum yang melakukan pembakaran hutan atau lahan, untuk memberi contoh kepada yang lainnya sehingga tidak melakukan tindakan yang sama.
“Terkait pembakaran hutan atau lahan ini, kalau tidak ada penegakan hukum itu akan terjadi berulang, jadi harus ada contoh. Dan memang benar apa yang disampaikan pak Kapolres tadi berkaitan dengan pembakar lahan atau hutan, apa pun alasannya harus dipidana,” ujarnya mendukung pernyataan Kapolres Kaimana.
Dikatakan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan di Papua khususnya Kaimana lebih bebas karena tidak ada peraturan daerah yang mengikat, seperti yang terjadi di Kalimantan yang membolehkan masyarakat membuka lahan seluas 2 hektar.
“Berbeda dengan di Kalimantan karena ada Perda Nomor 1 Tahun 2022 yang memperbolehkan masyarakat membuka lahan seluas 2 hektar. Kalau di disini saya pelajari selama satu tahun disini, itu tidak ada Perda, jadi bisa penegakan hukum lebih bebas,” ungkapnya sembari menyarankan pihak gereja dan masjid untuk menggelar doa bersama agar bencana Karhutla segera berakhir dan turun hujan. |isw|
