KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANA- Izin usaha jenis bar atau café yang akan beroperasi di wilayah Kabupaten Kaimana, tidak akan diterbitkan jika pemilik usaha tidak memenuhi syarat yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah.
Syarat dimaksud, diantaranya terkait ladys atau pelayan bar atau cafe, lokasi usaha serta lainnya. Ladys sendiri harus miliki identitas yang jelas, apabila didatangkan dari luar wajib menunjukkan surat pindah domisili, serta tidak terinfeksi HIV-AIDS.
Demikian penegasan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Kaimana, Siti Rahma Iribaram, SE,M.Si saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (15/2) lalu.
Dijelaskan, untuk lokasi berusaha, syarat yang aharus dipenuhi adalah tidak boleh dekat dengan fasilitas layanan publik seperti sekolah, tempat ibadah, pasar, kantor dan pemukiman penduduk.
“Izin berusaha itu memang didaftarkan sendiri oleh pemilik usaha, tetapi dalam pengoperasiannya ada kebijakan persyaratan yang menjadi kewenangan daerah. Contoh café atau bar yang didalamnya akan memperkerjakan pelayan atau ladys, maka daerah mewajibkan ladysnya harus menunjukkan surat pindah domisili kalau didatangkan dari luar, tidak terinfeksi HIV-AIDS. Minuman beralkohol juga demikian harus sesuai standar atau golongan yang ditetapkan Pemda,” terang Rahma.
Dijelaskan, usaha café dan sejenisnya, mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah karena usaha jenis ini rawan terhadap munculnya penyakit sosial kemasyarakatan. Jika tidak dikontrol secara baik lanjutnya, akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat, terutama generasi muda.
diakatakan, Pemerintah Daerah tidak bermaksud membatasi ruang gerak masyarakat dalam berusaha, namun usaha yang digeluti harus pula mempertimbangkan kepentingan banyak orang. Banyak usaha café atau bar yang keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan masyarakat terutama yang ada disekitarnya. Karenanya, lokasi usaha jenis ini, harus berada jauh dari pemukiman masyarakat dan tempat-tempat strategis lainnya.
“Pemerintah tidak melarang orang untuk berusaha, karena bagaimana pun itu hak asasi setiap warna negara. Tetapi usaha yang dilakukan itu diharapkan tidak membawa dampak negatif bagi orang lain. Seperti café atau bar misalnya, selama ini aktivitas didalamnya cenderung mengarah kepada hal-hal yang negatif, yang ikut berdampak pula pada rusaknya mental generasi muda. Ini yang membuat kami perlu hati-hati dalam mengeluarkan izin,” pungkas Rahma. |AWI|
