KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Bupati Kaimana, Freddy Thie meminta agar belasan sekolah yang ditutup dan para guru yang dua hari melakukan aksi mogok mengajar kembali aktif.
Bupati tegaskan, persoalan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang dituntut para guru sertifikasi jangan sampai mengorbankan puluhan anak didik di semua jenjang pendidikan.
Bupati menegaskan ini ketika bertemu para guru dari tingkat PAUD/TK, SD, SMP dan SMA/SMK serta komite sekolah dan pengurus yayasan di Gedung Pertemuan Krooy, Selasa (30/7/2024).
Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan rasa kecewanya terhadap tindakan para guru sertifikasi yang mendalangi aksi mogok mengajar dan menghentikan kegiatan belajar hanya karena persoalan TPP.
Bupati katakan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Namun para guru juga harus memahami bahwa pemerintah dalam mengambil keputusan dan membuat regulasi selalu mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan.
Bahwa guru bukan hanya tentang yang sudah bersertifikasi, tetapi semua guru mulai dari guru kontrak, guru PPPK dan guru-guru yang tidak bersertifikasi perlu mendapat perhatian sehingga lahirlah Perbup.
“Kalau hari ini guru sertifikasi persoalkan TPP, perlu diketahui pembayaran TPP itu kembali kepada kemampuan keuangan daerah, dengan rujukan PP 12 Tahun 2019 dan UU Nomor 1 tahun 2022 yang mengatakan belanja pegawai tidak lebih dari 30%,” tegas Bupati.
Diakui, ada tiga aspirasi yang disampaikan PGRI dalam pertemuan sebelumnya yakni zonasi, TPP guru PPPK dan TPP guru sertifikasi. Dua aspirasi yakni zonasi dan TPP PPPK sudah diakomodir setelah mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan.
“Berkaitan dengan TPP juga memang ada pro kontra. Ada sebagian daerah dapat, ada juga yang tidak karena ujungnya kembali ke kemampuan keuangan daerah. Ada yang bilang Jakarta dan Kalbar guru sertifikasinya terima TPP, itu karena APBD dan PAD mereka sangat besar,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta agar sekolah yang diliburkan dan guru yang melakukan aksi mogok mengajar segera kembali beraktifitas, mengingat pada pertemuan sebelumnya, pihaknya sudah meminta para guru sertifikasi untuk bersabar karena terkait persoalan ini, pemerintah daerah akan meminta pertimbangan Kemendagri.
“Ruang komunikasi dan ruang dialog sudah kita buka. Tapi pasca pertemuan, ada oknum yang provokasi supaya sekolah tidak buka. Jangan karena hal-hal lain kita korbankan anak murid yang jumlahnya puluhan ribu di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Saya sangat sedih kalau semangat dari guru sertifikasi ini sampai memaksakan guru-guru lain supaya tutup sekolah,” ungkap Bupati sedih.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Drs. Ray Ratu D. Come, MM, Kepala BPKAD Arsami, SE.MM, Kepala Inspektorat Fredy Zalucu, S.STP, M.Si, serta sejumlah perwakilan OPD. |isw|
