KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Keterbukaan akses melalui pembangunan jalan penghubung antar kampung terutama di wilayah pedalaman Kaimana sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Sehingga rencana Pemerintah Kabupaten Kaimana membangun jalan di sejumlah titik yang termuat dalam Ranwal RPJMD 2025-2029 sesungguhnya sudah tepat, namun diharapkan pembangunan jalan dimaksud tidak membebani APBD kabupaten.
Hal ini disampaikan Anggota DPRK Kaimana, Lucky Ricky Loupatty usai Rapat Paripurna Penyepakatan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaimana Tahun 2025-2029 di Gedung DPRK Kaimana, Senin (16/6/2025).
Menurut Ketua Partai Hanura Kaimana ini, masyarakat di kampung-kampung sangat membutuhkan jalan penghubung untuk kelancaran aktivitas, termasuk untuk mobilisasi hasil pertanian dari kampung menuju pasar.
“Waktu pembahasan Ranwal RPJMD terakhir itu, teman-teman semua menolak terkait dengan program multi years 146 Miliar untuk beberapa jalan yang ada di Kabupaten Kaimana khususnya yang di pedalaman-pedalaman. Itu secara fraksi silahkan, tapi secara pribadi saya pikir akses jalan menuju kampung-kampung di pedalaman itu mereka sangat membutuhkan. Akses jalan itu sangat penting karena itu salah satu kebutuhan untuk memperlancar hubungan kerja terutama petugas-petugas yang disana,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, kondisi riil di Kampung Oray Distrik Kaimana yang memiliki bangunan Pustu dan sekolah, namun tidak beroperasi karena letaknya terlampau jauh dan tidak ada petugas yang bisa bertahan disana.
“Salah satu contoh di Kampung Oray, ada Pustu disana, ada sekolah disana tapi petugasnya tidak ada karena jauh. Akses jalan dari kampung lama ke kampung baru yang mereka buka itu 62 kilometer. Siapa yang mau bertahan disana. Jadi saya secara pribadi setuju selagi program itu bermanfaat untuk masyarakat,” ungkapnya.
Namun disisi lain ia berharap agar pembangunan jalan tidak membebankan APBD kabupaten. “Sistim multi years tidak apa-apa, selagi itu tidak membebani APBD silahkan. Kalaupun misalnya anggaran itu membebani APBD bisa ada alternatif lain, mungkin setengah dari nilai itu yang penting program ini harus jalan setiap tahun,” pungkas Wakil Ketua Komisi B DPRK Kaimana ini. |isw|
