SEKRETARIS KPU Papua Barat, Thamrin Payapo menegaskan, belum ada regulasi yang mengatur tentang kepala daerah, dalam hal ini bupati atau walikota harus Orang Asli Papua (OAP). Aturan terkait kepala daerah harus OAP lanjut Thamrin, untuk sementara hanya berlaku pada tingkat provinsi sesuai yang diamanatkan UU 21 tentang Otsus. “Didalam UU …
Read More »
KAIMANA NEWS Media Informasi Publik