
KEMAJUAN pembangunan fisik di Kabupaten Kaimana tidak ada gunanya jikalau sektor-sektor andalan seperti sektor perikanan dan pertanian tidak bergerak dan tidak memberikan efek bagi peningkatan pendapatan per kapita dan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karenanya, kedepan dua sektor ini harus ditangani lebih serius.
Demikian kilas balik pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kaimana tahun 2019 yang disampaikan Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma pada malam lepas sambut tahun 2019-2020, beberapa waktu lalu.
Dikatakan, semua bangunan fisik boleh hebat tetapi jika dua sektor ini tidak bergerak, maka tidak akan memberikan penambahan pendapatan per kapita bagi daerah, dalam hal ini peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Disebutkan, Kaimana merupakan daerah yang dijuluki sebagai kerajaan ikan berdasarkan hasil penelitian lembaga Conservation International Indonesia (CII).
“Sebagai Bupati saya masih penasaran dengan pengembangan sektor perikanan. Kita harapkan kegiatan budidaya bisa didorong secara baik. Begitu banyak Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang kita biayai setiap tahun. Diharapkan itu mampu menciptakan usahawan baru untuk petani budidaya rumput laut kita,” ungkapnya.
Begitu pula dengan pertanian lanjutnya, diharapkan budidaya tanaman yang sudah familiar dengan masyarakat seperti pala, pisang serta lainnya ditingkatkan, dan tidak lagi mengintrodusir (memasukkan) tanaman lain yang belum dikenal oleh masyarakat. Bupati berharap, setiap rumah tangga petani di Kabupaten Kaimana memiliki minimal 2 hektar kebun pala.
“Kami berharap 1 Rumah Tangga memiliki minimal 2 hektar tanaman pala. Karena berdasarkan perhitungan, 1 pohon itu ketika dia berbuah bisa menghasilkan 8 kg baik itu bunga maupun biji pala. Jika ditanam di lahan 1 hektar maka akan ada minimal 204 pohon didalamnya. Dengan standar minimal 2 hektar setiap KK, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pendapatan yang stabil setiap bulannya,” ujar Bupati.
Lebih jauh Bupati akui, upaya pengembangan sektor pertanian dan perikanan belum dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui instansi terkait. Hal ini mengakibatkan dua sektor ini belum memberikan manfaat serta hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Bupati juga akui, situasi ekonomi di Kabupaten Kaimana belum bergerak secara optimal.
“Situasi ekonomi di Kabupaten Kaimana belum optimal untuk bergerak. APBD tidak bisa mendorong percepatan pembangunan ekonomi di daerah ini, karena yang Pemerintah Daerah lakukan melalui APBD adalah hanya menyiapkan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat,” pungkasnya. |AWI|
KAIMANA NEWS Media Informasi Publik