KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KOMISI Pemilihan Umum dari 13 kabupaten/kota se-Papua Barat menggelar kegiatan Pembinaan Perbendaharaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Atas Uapa serta Pengelolaan Persediaan Logistik Pemilu Tahun 2019 di Kaimana.
Kegiatan yang dipusatkan di Grand Papua Hotel, 12-15 November 2019 dengan melibatkan para Sekretaris KPU, Kasubag Keuangan, Operator dan lainnya ini dibuka resmi Ketua KPU Papua Barat, Amus Atkana, Selasa (12/11/2019) malam. Hadir pada pembukaan kegiatan Ketua dan Komisioner KPU Kaimana.
Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana yang didampingi Sekretaris KPU Papua Barat Thamrin Payapo dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan Pemilu, yang berkaitan denga evaluasi dan pelaporan, baik di bidang keuangan maupun tata kelola dan pelaporan bidang logistik.
Amus jelaskan, terkait logistik Pemilu, dirinya telah mengusulkan kepada Sekjen KPU agar membuat surat resmi kepada KPU di kabupaten/kota, termasuk 9 kabupaten di Papua Barat yang akan melaksanakan Pemilukada, untuk melakukan pemusnahan atau pemutihan atau pun penghapusan terhadap logistik lama.
Hal ini diperlukan agar tidak terjadi penumpukan dan penambahan biaya sewa gudang, juga untuk mengantisipasi masuknya logistik baru untuk Pemilukada.
“Saya yakin teman-teman bingung, logistik ada menumpuk di gudang dan bagaimana memusnahkan, sementara uang sewa gudang juga sudah selesai Oktober. Sekarang solusinya bagaimana, ini yang kami rekomendasi kemarin,” terang Atkana.
Sementara terkait pengelolaan keuangan, Amus Atkana berharap agar pengelolaannya dilakukan dengan teliti, hingga proses pengadministrasian atau pelaporan. Pelaporan pemanfaatan dana lanjutnya, harus disertai bukti yang akurat.
“Kita baru satu kali mendapat opini sebagai 3 terbaik dalam penggunaan anggaran pada Tahun 2018. Berharap tahun 2019 ini naik ke urutan 2. Kita mengelola baik, menyusun baik tapi kalau lapor kurang baik saya pikir itu sangat repot. Kita pakai uang sepintas gampang, beli aqua 5000 selesai, tapi 3 bulan kemudian nota bonnya tidak tahu dimana. Ini yang harus diperhatikan,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Amus mengajak seluruh jajaran KPU se-Papua Barat agar tetap solid dan kompak. KPU se-Papua Barat tidak boleh menjadi penyumbang kegagalan dalam tata kelola Pemilu di Indonesia.
“Kita tidak boleh menjadi provinsi penyumbang tata kelola keuangan KPU yang kurang baik. Bila perlu kita menjadi yang terbaik dalam mendukung proses akuntasi atau pelaporan keuangan itu sendiri,” pungkasnya. |KNT|
