KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM- Mengatasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sering menimbulkan persoalan ditengah masyarakat selama ini, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Jumat (23/9/2022) menggelar pertemuan dengan pihak penyalur BBM baik Pertamina, SPBU, Pertashope maupun APMS.
Rapat masalah BBM dan pengendalian inflansi daerah yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Kaimana ini dipimpin Sekretaris Daerah Kaimana, Donald R. Wakum dan dihadiri langsung Bupati Kaimana, Freddy Thie, para Asisten dan sejumlah pimpinan OPD terkait.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kaimana, Freddy Thie menjelaskan, Pemerintah Daerah tidak bermaksud menutup mata terhadap persoalan penyaluran BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat, hingga menimbulkan antrian panjang di SPBU.
Pemerintah Daerah tegas Bupati, justru ingin melakukan intervensi terkait sistim penyalurannya agar lebih merata dan tidak menyusahkan masyarakat yang membutuhkan BBM. Namun kendala yang Pemda hadapi adalah data terkait distribusi BBM dari Pertamina ke setiap penyalur sulit diperoleh.
Bupati berharap, pihak Pertamina lebih terbuka terkait jenis dan jumlah pasokan BBM ke setiap penyalur baik SPBU, Pertashope maupun APMS agar Pemerintah Daerah bisa melakukan intervensi sistim penyalurannya dengan menyelaraskan kebijakan dengan aturan Pertamina mengingat banyak masyarakat dari kampung dan distrik yang juga membutuhkan BBM untuk transportasi laut.
“Data ini kita minta supaya tahu sistim penyalurannya. Rupanya data ini harus ada persetujuan dari atas. Kita diminta untuk menyurat dan kita sudah menyurat tapi sampai hari ini belum ada. Kalau kita punya data, kita sepakati langkah-langkah apa yang akan kita ambil. Ataupun ada kebijakan dari Pertamina yang harus kita selaraskan sehingga masalah ini bisa kita sama-sama minimalisir,” ujar Bupati.
Di tempat yang sama, Kepala Depot Pertamina Kaimana, Muhammad Wahyu membenarkan jika data terkait penjualan BBM di Kaimana, baik sistim penyaluran maupun besaran pasokan ke setiap penyalur baik SPBU, Pertashope maupun APMS merupakan kewenangan pihak Branch Manager Pertamina Rayon II Papua Barat di Manokwari untuk mempubliskasikannya.
“Kita di Pertamina Kaimana itu lebih kepada stok untuk memenuhi permintaan dari lembaga penyalur. Saat ini stok kita aman sampai lebih dari 20 hari kedepan untuk semua produk BBM yang kita jual. Sedangkan untuk penjualan itu adalah kewenangan branch manager di Manokwari,” terang Wahyu.
Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini juga diisi dengan berbagai saran dan masukan dari sejumlah penyalur BBM, termasuk Forkopimda Kaimana yang turut hadir. Mereka pada umumnya menginginkan agar penyaluran BBM dapat dilakukan secara adil dan merata untuk mencegah terjadi penumpukan kendaraan.
Dalam pertemuan ini, sejumlah penyalur BBM sepakat agar Pemerintah Daerah menerbitkan peraturan terkait penyaluran BBM, terutama BBM bersubsidi seperti pertalite dan bio solar agar tidak terjadi antrian panjang pada satu titik, sementara di titik lainnya justru sepi pembeli.
Saran dan masukan ini mendapat respon positif dari Bupati Kaimana, Freddy Thie. Bupati meminta Sekda Kaimana menyiapkan draft peraturan dengan terlebih dahulu melakukan penyelarasan aturan dan komunikasi lebih intens dengan pihak Pertamina.
Bupati tegaskan, peraturan yang nanti disepakati, tidak hanya berlaku untuk masyarakat kota, tetapi juga diprioritaskan bagi masyarakat dari kampung-kampung dan distrik yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi untuk kebutuhan transportasi. Bupati harap, dengan peraturan yang nanti dibuat, kebutuhan BBM masyarakat dari kampung dan distrik bisa terlayani dengan baik.
“Kita harus sepakat apa yang perlu dituangkan dalam peraturan bupati nanti sehingga ini juga menjadi acuan bagi petugas-petugas penyalur, termasuk aparat keamanan Polisi maupun TNI untuk melakukan pengamanan di lapangan supaya betul-betul minyak ini bisa tersalur tepat sasaran. Kita disini ada masyarakat dari kampung juga yang butuh BBM. Mereka datang di kota lewat laut. Ini juga bentuk kebijakannya seperti apa nanti kita tuangkan dalam peraturan,” ujar Bupati.
Menanggapi ini, Kepala Depot Pertamina Muhammad Wahyu mengatakan, akan berkoordinasi dengan branch manager Pertamina Rayon II Papua Barat di Manokwari. Ia juga berjanji akan meminta kesediaan Sales Branch Manager Rayon II Papua Barat PT Pertamina, Bisma Abdillah hadir di Kaimana untuk bertemu Pemerintah Kabupaten Kaimana. |RED|KN1|
