KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Tanah adat bagi orang Papua bukan sekadar aset ekonomi, melainkan identitas, ruang hidup dan warisan leluhur yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, setiap bentuk perampasan, pengabaian maupun ketidakadilan terhadap tanah adat merupakan persoalan serius yang harus disikapi dengan keberanian dan kejujuran.
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kaimana memandang bahwa apa yang disampaikan oleh Senator Paul Finsen Mayor terkait persoalan Tanah Adat di Papua merupakan bagian dari kritik konstruktif yang patut dihargai.
Kader GMNI Kaimana, Engel Anderson Baefa menyampaikan bahwa Kritik tersebut lahir dari kepedulian terhadap nasib Masyarakat Adat Papua yang selama ini kerap berada pada posisi ketidakadilan dalam berbagai kebijakan pembangunan dalam Roh OTSUS yang peruntukan khusus pada orang asli Papua
Engel Baefa juga menambahkan, bahwa suara yang disampaikan oleh Senator Paul Finsen Mayor bukanlah serangan terhadap individu seseorang, Paul mengkritisi lembaga MRP itu bagian dari rasa kepeduliannya sebagai representasi sebagai anak asli Papua.
“Yang disampaikan oleh Paul itu adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat untuk mengingatkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat harus menjadi prioritas utama,” ujar Engel Anderson Baefa, Jumat (27/3/2026).
Ia juga menegaskan, bahwa perjuangan membela tanah adat adalah bagian dari perjuangan anak bangsa untuk menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Pancasila dan cita-cita proklamasi sebagai landasan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia harus benar-benar di junjung tinggi.
Engel Anderson Baefa mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan lembaga terkait untuk bersama-sama melihat persoalan ini secara jernih dan objektif, serta menjadikan kritik sebagai bentuk pembangunan intelektual Generasi masa depan Papua yang lebih adil dan bermartabat.
Sementara itu, Ketua Cabang GMNI Kaimana Stefanus Taftuar juga menegaskan, bahwa dari Sorong hingga Merauke, persoalan tanah adat masih menjadi luka yang belum sepenuhnya terjawab. Dalam situasi seperti ini, keberanian untuk bersuara adalah bagian dari perjuangan menegakkan keadilan. Salah satunya telah diungkapkan oleh Senator Paul Finsen Mayor
Oleh sebab itu, Stefanus Taftuar juga menambahkan bahwa sikap kritis yang disampaikan Senator Paul Finsen Mayor adalah upaya mendorong MRP agar lebih serius menjalankan mandatnya dalam melindungi hak-hak masyarakat adat Papua. |red|
